AED.OR.ID-Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka suara soal progres pembentukan organisasi negara-negara penghasil nikel seperti The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Menurutnya, hingga saat ini niat tersebut sedang berjalan.
Bahlil menyebut, mulai Januari dirinya akan mulai tur ke beberapa negara penghasil nikel untuk mengumpulkan kesepahaman.
“Itu (pembentukan organisasi negara-negara penghasil nikel) lagi jalan. Januari tur ke beberapa negara,” kata Bahlil saat ditemui usai Raker bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/12).
Ia menjelaskan, hingga saat ini pihaknya sudah membuka komunikasi dengan negara-negara penghasil nikel untuk sama-sama membentuk organisasi seperti OPEC. Meski prosesnya sedang jalan, Bahlil optimistis bahwa negara-negara penghasil nikel akan sepaham terkait pembentukan organisasi ini.
“InsyaAllah kita sepaham bahwa negara-negara penghasil nikel itu harus betul-betul diberikan ruang untuk menciptakan nilai tambah di negaranya,” jelas Bahlil.
Selain itu, ia menilai penting adanya organisasi seperti OPEC agar negara lain bisa lebih menghargai kebijakan negara-negara penghasil nikel. Kedua, lanjut Bahlil, harga nikel juga harus diatur untuk kepentingan bersama sehingga kemudian tidak saling merugikan tetapi saling menguntungkan.
“Ketiga, negara-negara penghasil nikel harus menjamin agar ada suplai kepada negara-negara yang tidak mempunyai nikel. Tetapi sudah berbentuk barang jadi, bukan barang baku atau barang mentah,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengusulkan pembentukan organisasi negara-negara penghasil nikel seperti The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
Usulan ini disampaikan Bahlil saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng pada Rabu (15/11).
Sebagai sesama negara yang kaya akan hasil pertambangan khususnya nikel, menurutnya organisasi seperti OPEC untuk negara penghasil nikel dapat mengoordinasikan dan menyatukan kebijakan komoditas nikel. Terlebih, Indonesia saat ini sedang memprioritaskan hilirisasi sumber daya alam dalam rangka pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
“Selama ini yang kami lihat, negara-negara industri produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik. Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Bali. (*)
Editor : Dinarsa Kurniawan
Reporter : R. Nurul Fitriana Putri
Sumber: www.jawapos.com
