AED.OR.ID – PT PLN (Persero) menargetkan akan meningkatkan target rasio desa berlistrik mencapai 93,83 persen pada tahun 2023. Ini dilakukan sebagai wujud keadilan energi khususnya bagi daerah-daerah terpencil.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (28/11). “Kami akan mengejar target rasio desa berlistrik meningkat mencapai 93,83 persen pada 2023 mendatang. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan Komisi VI DPR RI untuk bisa bersama sama mewujudkan listrik berkeadilan,” kata Darmawan.
Ia menjelaskan, sebagai upaya membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp 408 miliar untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi di wilayah Jawa, Madura, Bali. Lalu, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan butuh Rp 5 triliun dan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebesar Rp 2,5 triliun.
“Untuk rata-rata investasi per pelanggan di daerah non 3T adalah Rp 1,2 juta per pelanggan. Regional Jamali meningkat Rp 45 juta per pelanggan, regional Sumatera dan Kalimantan Rp 39 juta per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sekitar Rp 25 juta per pelanggan,” jelas Darmawan.
Lebih lanjut, Darmawan mengungkapkan PLN melaksanakan peningkatkan rasio elektrifikasi bersamaan dengan mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat.
PLN juga melakukan pengembangan jaringan transmisi dan gardu induk yang berguna untuk menambah pasokan sistem agar jangkauan pelayanan listrik desa dapat ditingkatkan.
Ia merinci, untuk membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp 25-45 juta per pelanggan. Oleh sebab itu, pihaknya sangat terbantu oleh Penyertaan Modal Negara (PMN), tanpa kehadiran PMN, lanjutnya akses listrik untuk seluruh masyarakat tidak akan terwujud.
Pada PMN tahun depan, PLN tercatat akan mendapat PMN sebesar Rp 10 triliun. Melalui dana tersebut, pihaknya akan memaksimalkan untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90 persen.
“Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur,” tandasnya.
Sementara itu pada kesempatan berbeda, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menegaskan penyertaan modal negara (PMN) tidak diberikan untuk perusahaan pelat merah yang rugi, melainkan penugasan. Menurutnya, jika tidak ada penugasan maka BUMN tidak akan mendapatkan PMN.
Ia juga menyebut, dalam PMN yang digelontorkan negara ini tidak ada anggaran yang digunakan untuk aksi korporasi dan pengembangan usaha. Suntikan modal hanya akan diberikan bagi BUMN yang mendapat penugasan tugas dari pemerintah.
“(PMN) ini adalah penugasan, justru aksi korporasi nggak ada di sini. Jadi nggak ada kalo (PMN) ini diberikan untuk BUMN yang rugi. Kalau kami enggak ada penugasan, kami nggak dapet PMN ini,” kata Arya dalam Ngopi BUMN di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).
Pada 2023, Kementerian BUMN mengusulkan PMN sebesar Rp 67,82 triliun. Namun, hanya sebesar Rp 41,3 triliun yang disetujui beserta cadangan investasi Rp 5,7 triliun.
Editor : Estu Suryowati
Reporter : R. Nurul Fitriana Putri
Sumber: www.jawapos.com
