AED.OR.ID – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan akan memfasilitasi pertemuan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil usai protes soal Dana Bagi Hasil (DBH) hingga menyebut Kemenkeu isinya iblis atau setan. Ia menyebut, pertemuan akan digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, sore ini pukul 16.00 WIB, Selasa (20/12).
Tak hanya Bupati Meranti, sejumlah pihak direncanakan hadir dalam pertemuan itu. Seperti, Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).
“Rencana pertemuan (Bupati Meranti, Kemenkeu dan ESDM) jam 16.00 hari ini di Kemendagri,” kata Fatoni saat dikonfirmasi AED.OR.ID, Selasa (20/12).
Ia juga mengatakan, pertemuan tersebut bersifat tertutup. Namun segala pembahasan bisa diketahui usai pertemuan.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru menyampaikan protesnya terkait DBH yang diterima oleh wilayah pimpinannya. Ia mengatakan lifting di wilayahnya meningkat, Adil menyebut, tambang minyak di Meranti ada 13 sumur yang di bor per tahun ini dan akan bertambah menjadi 19 sumur pada 2023 serta ditargetkan menambang 9.000 barel per hari.
Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo atau anak buah Sri Mulyani mempersoalkan perbedaan data kenaikan lifting minyak dan gas (Migas) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Yustinus menyebut lifting migas di Meranti justru menurun sekitar 1 juta barel.
Terkait perbedaan data itu, Stafsus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengajak Adil duduk bersama untuk menyamakan data. Bahkan ia juga mempersilakan Bupati Meranti untuk melakukan crosscheck data dengan pihak Kementerian ESDM.
“Mungkin perlu duduk bersama soal data yang diperoleh Pak Bupati itu dari mana? Lalu silakan kalau mau di-crosscheck dengan data Kementerian ESDM,” kata Yustinus Prastowo saat ditemui di sela Raker dengan Komisi XI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (12/12).
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang mengacu pada Kementerian ESDM dan SKK Migas pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan lifting di Kepulauan Meranti. “Kalau sebelumnya itu di atas 2 juta barel lalu (sekarang menurun) menjadi sekitar 1,9 juta barel,” jelasnya.
Sementara itu, soal keluhan Bupati Meranti yang menilai dana bagi hasil (DBH) migas yang menurun, pihaknya memastikan bahwa hal tersebut imbas dari lifting yang menurun. Sementara soal asumsi DBH yang digunakan, Yustinus mempertegas sebesar USD 100 per barel, bukan USD 60 per barel seperti yang disebut Bupati Meranti.
“Intinya basisnya tetap USD 100 per barel untuk konversi tiap barelnya, tetapi yang berbeda itu jumlah lifting-nya dan kita pakai angka dari Kementerian ESDM yang merupakan data resmi termasuk itu juga data dari SKK Migas,” tuturnya.
Editor : Estu Suryowati
Reporter : R. Nurul Fitriana Putri
Sumber: www.jawapos.com
