Sri Mulyani Tegaskan Lagi Shock Ekonomi 2023 Bukan Kaleng-kaleng

AED.OR.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sangat menarik didalami. Salah satunya soal bagaimana APBN mampu menjawab segala tantangan masyarakat dan ekonomi tahun depan yang tidak kaleng-kaleng.

Menurut Ani -sapaan Sri Mulyani- ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi oleh APBN pada tahun depan. Meliputi, ancaman resesi global, kelanjutan pandemi Covid-19, geopolitik, krisis energi dan pangan, hingga perubahan iklim.

“(APBN harus mampu) menjawab tantangan-tantangan masyarakat dan ekonomi yang continuously under a lot of shock dan shock-nya ini bukan shock kaleng-kaleng istilahnya, shock-nya ini gede banget. Kalau APBN-nya sendiri nggak tahan, APBN-nya jebol duluan. Kalau APBN-nya jebol, maka ekonominya ikut jebol,” kata Ani dalam acara bincang APBN secara daring, dikutip Minggu (30/10).

Ia menjelaskan, ancaman ekonomi global yang diprediksi resesi tahun depan bisa ditekan dengan APBN sebagaimana fungsinya. Ada tiga fungsi utama APBN yang penting untuk diimplementasikan guna memelihara kebijakan fiskal dalam mengelola berbagai situasi dan tantangan ekonomi global.

“Di dalam konteks kita mengelola kebijakan fiskal melalui APBN itu sebetulnya guidance-nya sudah sangat jelas dari sisi peraturan perundang-undangan. Keuangan negara dan APBN dikelola di dalam rangka untuk menjalankan tiga fungsi yaitu stabilisasi, alokasi dan distribusi,” jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, tiga instrumen fungsi itu harus mampu membawa APBN sebagai pelindung perekonomian negara menjadi efisien, dapat digunakan, dan diandalkan dalam mencapai tujuan. Fungsi pertama, yakni stabilisasi, APBN berfungsi untuk menjaga stabilitas negara saat menghadapi tantangan khusus, seperti pandemi.

Dengan rancangan APBN yang baik, nantinya anggaran tersebut akan berdampak positif pada stabilitas negara. Soal stabilisasi, Ani menerangkan tidak hanya terkait dengan sisi keamanan dan pertahanan.

Namun, lanjut dia, erat juga kaitannya dengan sisi ekonomi. Salah satunya, seperti pandemi Covid-19 yang datang secara tiba-tiba di Indonesia pada tahun 2020.

“Ekonomi bisa dihadapkan pada berbagai guncangan yang bisa mengancam stabilisasi. Umpamanya seperti yang terjadi pada tahun 2020 pandemi, tiba-tiba ada virus Covid-19. Itu ancaman stabilitas di bidang ekonomi, kesehatan dan juga bisa saja menjadi sosial-politik,” terangnya.

Adapun fungsi kedua APBN, yaitu alokasi. Menkeu mengatakan bahwa APBN memiliki peran untuk bisa membuat ekonomi jauh lebih baik dan tidak distorsif.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa fungsi APBN lebih dari sekedar sebagai anggaran belanja sebuah negara saja. Melainkan, harus mampu mengoreksi tingkah laku manusia memasukkan risiko ancaman global, diantaranya yakni energy transition mechanism (ETM).

“Nah, kalau perekonomian dan kegiatan manusia semuanya memproduksi CO2 terlalu banyak dan nobody cares, itu yang disebut sebagai market failure. Nyata nyata ini bisa membahayakan dunia namun nggak ada yang bisa mengoreksi,” imbuhnya.

Pada kondisi itu, kata dia, APBN sebagai fungsi alokasi bekerja, yaitu untuk mengoreksi supaya tingkah laku manusia memasukkan risiko ancaman global tersebut. “Caranya gimana? Ada pakai carbon tax, ada yang menggunakan subsidi, itu hanya bisa terjadi kalau policy fiscal-nya mendukung. Salah satunya energy transition mechanism (ETM),” ujar Menkeu.

Fungsi ketiga APBN, yakni sebagai instrumen distribusi. Hal tersebut erat kaitannya dengan dengan pemerataan keadilan. Adil yang dimaksud bukanlah prorata, melainkan sebagai alat untuk mengoreksi yang seharusnya bisa berjalan dengan sendirinya melalui market mechanism.

“Karena keadilan itu nggak bisa dijawab dengan mekanisme pasar juga. Jadi, APBN itu adalah tools untuk mengoreksi yang seharusnya bisa berjalan dengan sendirinya melalui market mechanism,” pungkas Sri Mulyani.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : R. Nurul Fitriana Putri



Sumber: www.jawapos.com

Related posts